Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditetapkan sebagai Wali Data Informasi Geospasial Tematik, berdasarkan SK Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik. Salah satu peta tematik yang menjadi mandate KLHK adalah Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000

Peta Mangrove Nasional telah disusun secara bertahap sejak Tahun 2013 untuk wilayah Jawa.  Dilanjutkan pada tahun 2014 untuk wilayah Sumatera. Kemudian tahun 2015 hingga tahun 2018 dilaksanakan berturut-turut untuk wilayah Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Kalimantan.  Pada tahun 2019 disusun Peta Mangrove Nasional untuk wilayah Papua. 

Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional dirasakan sangat penting untuk dilaksanakan setiap tahun, mengingat adanya perubahan tutupan mangrove yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru terkait keberadaan dan sebaran mangrove telah ditunggu oleh banyak pihak. 

Dalam melaksanakan pemutakhiran Peta Mangrove Nasional Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melibatkan banyak pihak terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove serta Tim Quality Control dan Operator GIS.

Peta Mangrove Nasional tahun 2021 melalui 4 (empat) tahap penyusunan: 

1. Tahap pertama diawali dengan Persiapan berupa koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi dan penyiapan citra satelit dan peta pendukung.

2. Tahap kedua pelaksanaan penyusunan yang terdiri dari pra processing, interpretasi citra secara visual dan pengenalian mutu tahap awal.

3. Langkah berikutnya yang ketiga adalah tahapan Quality Control, berupa penentuan titik sampel untuk cek lapangan, pengecekan lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, dan Pengendalian mutu tahap kedua.

4. Terakhir tahap keempat berupa tahap finalisasi yang terdiri dari kegiatan Kompilasi, analisis dan tabulasi, Penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, serta Penetapan Peta Mangrove Nasional

Ruang lingkup kegiatan pembaharuan peta mangrove nasional adalah pemetaan kondisi tutupan mangrove terkini dan potensi habitat mangrove seluruh Indonesia dengan cara interpretasi citra secara visual menggunakan citra SPOT 6 dan 7, citra sentinel maupun citra pendukung lainnya serta analisa dengan sistem informasi geografis danskala peta 1:25.000/50.000

Pemutakhiran peta mangrove nasional menggunakan SNI 7717-2020 tentang Spesifikasi IG Mangrove, dimana kelas tutupan tajuk diubah menjadi 3 kelas, yaitu: 

1.mangrove lebat (70 - 90%),

2.mangrove sedang (30 - 70%), dan

3.mangrove jarang (0 - 30%).

Adapun pengelompokkan potensi habitat mangrove terbagi kedalam 5 (lima) kelas, yaitu area terabrasi, mangrove terabrasi, lahan terbuka, tambak, dan tanah timbul (akresi).

Berdasarkan hasil pemutakhiran PMN, telah dipetakan sebaran mangrove eksisting maupun sebaran potensi habitat mangrove. Luas mangrove eksisting 3.364.080 Ha, yang terdiri dari:

1.Mangrove lebat seluas 3.121.240 Ha,

2.Mangrove sedang seluas 188.366 Ha, dan

3.Mangrove jarang seluas 54.474 Ha.

Adapun luas total potensi habitat mangrove, yaitu lahan yang secara karakteristik sesuai untuk habitat mangrove namun kondisi saat ini tidak terdapat vegetasi mangrove mencapai 756.183 Ha yang terdiri dari :

1.Tambak seluas 631.802 Ha,

2.Tanah timbul seluas 56.162 Ha,

3.Lahan terbuka seluas 55.889 Ha,

4.Mangrove terabrasi seluas 8.200 Ha, dan

5.Area terabrasi seluas 4.129 Ha.

Hasil analisis data menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari Peta Mangrove Nasional2013-2019  sebesar 3,311,207 Ha, dan hasil Pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3,364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.873 Ha. 

Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis.

Informasi baru yang tersedia dari hasil Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional tahun 2021 adalah luasan potensi habitat mangrove sebesar 756.183 Ha. Dengan kondisi penutupan pada lahan potensi habitat mangrove sekarang yang diindentifikasi dalam Pemutakhiran PMN tahun 2021 ini adalah mangrove terabrasi, area terabrasi, lahan terbuka, tambak dan tanah timbul. 

Diberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove, Tim Quality Control dan Operator GIS dalam penyelesaian pemutakhiran PMN ini.  Semoga Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 dapat menjadi baseline baru terkait kondisi mangrove terkini yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.