Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
7. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur Jenderal PDASRH dibantu oleh 6 (enam) pejabat eselon II, yaitu:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PPPDAS)
3. Direktur Konservasi Tanah dan Air (KTA)
4. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)
5. Direktur Rehabilitasi Hutan (RH)
6. Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM).

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang PDASRH di daerah, Ditjen PDASRH memiliki Unit Pelaksana teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (36 UPT) dan Balai Berbenihan Tanaman Hutan (2 UPT), sebagai berikut: